Rumah Bidan: Modul Ilmu Kesehatan Masyarakat

MODUL

ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

LOGO

DISUSUN OLEH :

NAMA

NIM

POLITEKNIK KESEHATAN

PROGRAM STUDI KEBIDANAN

MALANG

TAHUN

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL………………………………………………………………..i
KATA PENGANTAR……………………………………………………………ii

DAFTAR ISI……………………………………………………………………..iii

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………......3

1.1Latar belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan

BAB II PEMBAHASAN………………………………………………………...5

2.1 Konsep Dasar Kesehatan Masyarakat

2.1.1 Sejarah kesehatan masyarakat

2.1.2 Periode periode perkembangan masyarakat

2.1.3 Perkembangan kesehatan masyarakat Indonesia

2.1.4 Definisi kesehatan masyarakatRuang lingkup kesehatan masyarakat

2.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

2.1.6 Sasaran Kesehatan Masyarakat

2.1.7 Indikatoe keberhasilan pembangunan kesehatan / KIA

2.2 Rencana pembangunan kesehatan masyarakat MDG’s tahun 2015

2.2.1 Pogram pembangunan kesehatan

2.2.2 Strategi

2.2.3 Arah, tujuan dan sasaran serta kebijakan

2.2.4 Dasar, visi dan misi pembangunan kesehatan

2.2.5 Pokok-pokok pembangunan kesehatan MDG’s tahun 2015

Rencana pembangunan kesehatan masyarakat MDG’s tahun 2015

Indikatoe keberhasilan pembangunan kesehatan / KIA

2.3 Konsep PHC

2.3.1 Latar belakang phc

2.3.2 Pengertian

2.3.3 Unsur, prinsip dan program

2.3.4 Perkembangan PHC di Indonesia

2.4 PKMD

2.4.1 Pengertian

2.4.2 Tujuan

2.4.3 Ruang lingkup

2.4.4 Langkah-langkah pemetaan PKMD

2.5 Poned

2.6 Ponek

2.7 Pendekatan Epidemiologi

2.7.1 Definisi

2.7.2 Fungsi

2.7.3 Sejarah perkembangan

2.7.4 Wilayah kerja

2.7.5 Struktur organisasi dan tata kerja

2.7.6 Sistem rujukan

2.7.7 Stratifikasi puskesmas

2.7.8 Perencanaan mikro

2.7.9 Lokakarya mini puskesmas

2.7.10 Supervisi

2.7.11 Sistem pencatatan dan pelayanan

2.7.12 Terpadu puskesmas

2.8 Pusat Kesehatan Ibu dan Anak

2.9 Posyandu

2.10 Polindes

BAB III PENUTUP…………………………………………………………….56

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………..57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, mempromosikan kesehatan dan efisiensi dengan menggerakkan potensi seluruh masyarakat. Konsep kesehatan masyarakat berkaitan dengan perubahan perilaku sehat akan lebih terbentuk dan bertahan lama bila dilandasi kesadaran sendiri (internalisasi) sehingga konsep upaya sehat dari, oleh dan untuk masyarakat sangat tepat diterapkan.

dr. Nengah Adnyana Oka M., M.Kes. - Pemerintah Indonesia sudah mengembangkan konsep Desa Siaga yang menggunakan pendekatan pengenalan dan pemecahan masalah kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri. Peranan petugas kesehatan sebagai stimulator melalui promosi kesehatan dilakukan dengan memberikan pelatihan penerapan Desa Siaga. Kegiatan diwujudkan melalui rangkaian pelatihan mengidentifikasi masalah kesehatan dengan mengenalkan masalah kesehatan dan penyakit yang banyak terjadi dalam lingkungan mereka dilanjutkan survey mawas diri (SMD) dan aplikasi upaya mengatasi yang disepakati masyarakat berupa musyawarah masyarakat desa (MMD). Harapan pemerintah agar upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat lebih cepat dan lebih awet karena masyarakat mampu mandiri untuk sehat. Tanpa pemahaman terhadap penyakit dan masalaah kesehatan masyarakat oleh petugas kesehatan maka tidak akan memiliki dasar pemahaman yang kuat. Implikasinya akan terjadi semakin jauh kesenjangan pemahaman konsep penyakit dan masalah kesehatan antara petugas kesehatan dan masyarakat sehingga gagal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

(wordpress.com,2012)

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja konsep kesehatan masyarakat?

2. Bagaimana sejarah kesehatan masyarakat?

3. Berapa periode-periode perkembangan masyarakat?

4. Bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat Indonesia?

5. Apa pengertian kesehatan masyarakat?

6. Apa saja ruang lingkup kesehatan masyarakat?

7. Apa saja factor-faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat?

8. Siapa saja sasaran kesehatan masyarakat?

9. Apa dasar, visi dan misi pembangunan kesehatan MDG’s tahun 2015?

10. Bagaimana arah, tujuan dan sasaran serta kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat?

11. Apa saja strategi pembangunan kesehatan masyarakat?

12. Apa saja program pembangunan kesehatan masyarakat?

13. Bagaimana rencana pembangunan kesehatan masyarakat MDG’s tahun 2015?

14. Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan/KIA?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

Berdasarkan rumusan masalah diharapkan mahasiswa mampu mengetahui tentang ilmu kesehatan masyarakat.

1.3.2 Tujuan khusus

Mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar kesehatan masyarakat dan pokok-pokok pembangunan kesehatan MDG’s 2015.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Dasar Kesehatan Masyarakat

2.1.1 Sejarah kesehatan masyarakat

Perkembangan Kesehatan Masyarakat tidak terlepas dari sejarah Kesehatan Masyarakat (Public Health), yaitu tidak terlepas dari dua tokoh mitologi Yunani Asclepius atau Aesculapius dan Higea. Aesculapius adalah seorang dokter pertama, yang tampan dan pandai telah melakukanpengobatan bahkan bedah dengan prosedur yang baik. Sedangkan Higea adalah asistennya yang cantik dan melakukan pencegahan penyakit dan mengajarkan kepada masyarakat untuk hidup bersi, melaksanakan hidup seimbang, kebersihan diri menghindari dari makanan dan minuman yang kotor dan beracun, makan makanan yang bergizi dan cukup istirahat.

Pada akhirnya kedua orang ini akhirnya menjadi suami istri. Mengabungkan dua aliran kesehatan yang berbeda tapi tidak saling bertentangan, saling behubungan satu sama lain. Aliran Aesculapius cenderung menunggu terjadinya penyakit atau setelah sakit yaitu melalui Pengobatan atau Kuratif. Sedangkan aliran Higea cenderung melakukan pencegahan penyakit (preventif) serta upaya-upaya peningkatan (promosi) kesehatan. Mitologi tersebut menjadi inspirasi bagi embrio Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat.

2.1.2 Periode periode perkembangan masyarakat

Perkembangan ilmu kesehatan masyarakat dikelompokkan dalam 2 periode, yaitu

a. Periode sebelum ilmu pengetahuan

Pada periode ini masyarakat belum terlalu memahami arti pentingnya kesehatan dalam kehidupannya dalam sehari-hari, ini ditandai dengan adanya peraturan tertulis yang mengatur pembuangan limbah kotoran yang tujuan awalnya tidak untuk kesehatan tetapi karena limbah menimbulkan bau tidak sedap. Namun lama-lama mereka makin menyadari pentingnya kesehatan masyarakat setelah timbulnya berbagai macam penyakit menular menyerang sebagian penduduk dan menjadi epidemi bahkan telah menjadi endemi. Contohnya kolera namun upaya pemecahan masalah secara menyeluruh belum dilakukan.

b. Periode ilmu pengetahuan

Periode ini masalah penyakit merupakan masalah yang komplek, sehingga jika pada periode sebelum ilmu pengetahuan belum ditemukan pemecahan masalah, pada periode ini mulai ditemukann penyebab-penyebab penyakit dan vaksin sebagai pencegah, ini dibuktikan Lous Pasteur menemukan vaksin pencegah cacar. Josep Lister menemukan asam karbol untuk sterilisasi ruang operasi dan William Marton menemukan ether sebagai anestesi pada waktu operasi. Penyelidikan dan upaya-upaya kesehatan masyarakat secara ilmiah pun mulai digalakkan. Ini dibukatikan dengan telah dikembangkannya pendidikan tenaga kesehatan profesional oleh seorang pedagang wiski dari baltimor Amerika dengan berdirinya universitas serta pemerintah Amerika membentuk departemen kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi penduduk, juga perbaikan dan pengawasan sanitasi lingkungan.

2.1.3 Perkembangan kesehatan masyarakat Indonesia

1. Masa Pra Kemerdekaan.

Pada tahun 1807 Gubernur Jendral Daendels melakukan pelatihan praktik persalinan pada para dukun bayi. Pada tahun 1851 didirikan sekolah dokter Jawa di Batavia yaitu STOVIA. Tahun 1888 di Bandung didirikan Pusat Laboratorium Kedokteran yang selanjutnya menjadi Lembaga Eykman sekarang. Pada Tahun 1913 didirikan Sekolah Dokter Belanda yaitu NIAS di Surabaya. Tahun 1922 terjadi wabah Pes, sehingga tahun 1933-1935 diadakan pemberantasan Pes dengan DDT dan vaksinasi massal.

Hasil penyelidikan Hydric, petugas kesehatan pemerintah waktu itu, penyebab kesakitan dan kematian yang terjadi di Banyumas adalah kondisi sanitasi, lingkungan dan perilaku penduduk yang sangat buruk. Hydric kemudian mengembangankan percontohan dan propaganda kesehatan.

2. Masa Era Kemerdekaan.

a. Pra Reformasi.

1). Masa Orde Lama.

Pada tahun 1951 konsep bandung Plan diperkenalkan oleh dr. Y. Leimena dan dr. Patah, yaitu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh dr. Y. Sulianti di Lemah Abang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga. Kemudian didirikan Health Centre (HC) di 8 lokasi, yaitu di Indrapura (Sumut), Bojong Loa (Jabar), Salaman (Jateng), Mojosari (Jatim), Kesiman (Bali), Metro (Lampung), DIY dan Kalimatan Selatan. Pada tanggal 12 November 1962 Presiden Soekarno mencanangkan program pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional (HKN).

2). Masa Orde Baru.

Konsep Bandung Plan terus dikembangkan, tahun 1967 diadakan seminar konsep Puskesmas. Pada tahun 1968 konsep Puskesmas ditetapkan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional dengan disepakatinya bentuk Puskesmas yaitu Tipe A, B & C. Kegiatan Puskesmas saat itu dikenal dengan istilah ’Basic’. Ada Basic 7, Basic 13 Health Service yaitu : KIA, KB, Gizi Mas., Kesling, P3M, PKM, BP, PHN, UKS, UHG, UKJ, Lab, Pencatatan dan Pelaporan. Pada tahun 1969, Tipe Puskesmas menjadi A & B. Pada tahun 1977 Indonesia ikut menandatangi kesepakatan Visi : ”Health For All By The Year 2000”, di Alma Ata, negara bekas Federasi Uni Soviet, pengembangan dari konsep ” Primary Health Care”. Tahun 1979 Puskesmas tidak ada pen’Tipe’an, dan dikembangkan piranti manajerial Perencanaan dan penilaian Puskesmas yaitu ’ Micro Planning’ dan Stratifikasi Puskesmas. Pada tahun 1984 dikembangkan Posyandu, yaitu pemngembangan dari pos penimbangan dan karang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu, KIA, KB, Gizi, Penangulangan Diare dan Imunisasi dengan 5 Mejanya.

(Notoadmodjo, 2005)

Pada waktu-waktu selanjutnya Posyandu bukan saja untuk pelayanan Balita tetpai juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkanpada waktu-waktu tertentu untuk promosi dan distribusi Vit.A, Fe, Garam Yodium, dan suplemen gizi lainnya. Bahkan Posyandun saat ini juga menjadi andalah kegiatan penggerakan masyarakat (mobilisasi sosial) seperti PIN, Campak, Vit A, dsb.

b. Pra Reformasi.

Waktu terus bergulir, tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi. Kemiskinan meningkat, kemampuan daya beli masyarakat rendah, menyebabkan akses ke pelayanan kesehatan renda, kemudian dikembangkan program kesehatan untuk masyarakat miskin yaitu, JPS-BK. Tahun 1998 Indonesia mengalami reformasi berbagai bidang termasuk pemerintahan dan menjadi negara dermokrasi. Tahun 2001 otonomi daerah mulai dilaksanakan, sehingga dilapangan program-prorgam kesehatan bernunasa desentralisasi dan sebagai konsekuensi negara demokrasi, program-program kesehatan juga banyak yang bernuasa ’politis’. Tahun 2003 JPS-BK kemudian penjadi PKPS-BBM Bidang Kesehatan, tahun 2005 berubah lagi menjadi Askeskin. Pada saat itu juga dikembangkan Visi Indonesia Sehat Tahun 2010 dengan Paradigma Sehat. Puskesmas dan Posyandu masih tetap eksis, bahkan Posyandu menjadi andalan ujung tombak ’mobilisasai sosial’ bidang kesehatan. Dalam era otonomi dan demokrasi menuntut akutanbilitas dan kemitraan, sehingga berkembang LSM-LSM baik bidang kesehatan, maupun bukan untuk menuntut akutanbilitas tersebut dalam berbagai bentuk partisipasi. Sebagai ’partnersship’ LSM-LSM tersebut program kesehatan yang bertanggung jawab adalah Promosi Kesehatan. Promosi Kesehatan harus menjadi ujung tombak mewakili program kesehatan secara keseluruhan, baik sebagai pemasaran-sosial Visi Indonesia Sehat 2010 untuk merubah paradigma (Paradigma Sehat)petugas kesehatan dan masyarakat. Tugas lain promosi kesehatan melakukan advokasi, komunikasi kesehatan dan mobilisasi sosial, baik kepada pihak legislatif, eksekutif maupun masyarakat itu sendiri. Terutama melalui kemitraan dengan LSM-LSM tersebut. Dengan kata lain pada era otonomi/desentralisasi saat ini sektor kesehatan harus diperjuangkan juga secara politik karena sebenarnya saat ini bidang kesehatan disebut juga sebagai era ’Political Health’, maka peranan promosi kesehatan sangat menonjol dalam ikut mengakomodasi upaya tersebut dengan berbagai strategi.

Seca universal perkembangan Kesehatan Masyarakat dibagi menjadi 5 era, dengan dasar pembagian 5 unsur, yaitu unsur jangkuan dengan filosofi yang dianut dengan titik berat pelayanan, unsur penyelnggaraan pendidikan dan penelitian pengembangan.

2.1.4 Definisi kesehatan masyarakat

Kesehatan Masyarakat adalah upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan.

2.1.5 Ruang lingkup kesehatan masyarakat

Ruang lingkup kesehatan masyarakat dapat dilihat dari 2 (dua) disiplin keilmuan, yakni bio-medis dan social sciences. Tetapi dalam perkembangannya Ilmu Kesehatan Masyarakatpun berkembang, sehingga sampai saat ini disiplin ilmu yang mendasari ilmu kesehatan masyarakat antara lain :

a. Ilmu biologi
b. Ilmu kedokteran
c. Ilmu kimia
d. Fisika
e. Ilmu Lingkungan
f. Sosiologi
g. Antropologi
h. Psikologi
i. Ilmu pendidikan
Keberagaman ilmu yang mendasari ilmu kesehatan masyarakat menjadikan Ilmu Kesehatan Masyarakat itu menjadi ilmu yang multidisiplin.
Secara luas, disiplin ilmu yang menopang ilmu kesehatan masyarakat, atau sering disebut sebagai pilar utama Ilmu Kesehatan Masyarakat ini antara lain :
1. Epidemiologi.
2. Biostatistik/Statistik Kesehatan.
3. Kesehatan Lingkungan.
4. Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
5. Administrasi Kesehatan Masyarakat.
6. Gizi Masyarakat.
7. Kesehatan Kerja.
Mengingat masalah kesehatan masyarakat adalah multikausal, maka pemecahanya harus secara multidisiplin, dengan pengembangan dan pendekatan beberapa aspek. Dengan beberapa aspek yang luas tadi, maka cakupan kegiatan baik langsung maupun tidak untuk mencegah penyakit (preventif), meningkatkan kesehatan (promotif), terapi (terapi fisik, mental, dan sosial) atau kuratif, maupun pemulihan (rehabilitatif) kesehatan (fisik, mental, sosial) adalah bentuk-bentuk upaya kesehatan masyarakat.
Secara garis besar, upaya kesehatan yang dapat dikategorikan sebagai penerapan ilmu kesehatan masyarakat antara lain sebagai berikut :
a. Pemberantasan penyakit, baik menular maupun tidak menular.
b. Perbaikan sanitasi lingkungan
c. Perbaikan lingkungan pemukiman
d. Pemberantasan Vektor
e. Pendidikan (penyuluhan) kesehatan masyarakat
f. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
g. Pembinaan gizi masyarakat
h. Pengawasan Sanitasi Tempat-Tempat Umum
i. Pengawasan Obat dan Minuman
j. Pembinaan Peran Serta Masyarakat soepri

2.1.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

1) Lingkungan

Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik (baik natural ataubuatan manusia), dan sosiokultur (ekonomi, pendidikan,pekerjaan dll). Pada lingkungan fisik, kesehatan akandipengaruhi oleh kualitas sanitasi lingkungan dimana manusiaitu berada.

Hal ini dikarenakan banyak penyakit yang bersumberdari buruknya kualitas sanitasi lingkungan, misalnya ;ketersediaan air bersih pada suatu daerah akan mempengaruhiderajat kesehatan karena air merupakan kebutuhan pokokmanusia dan manusia selalu berinteraksi dengan air dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan lingkungan sosial berkaitandengan kondisi perekonomian suatu masyarakat. Semakin miskin individu/ masyarakat maka akses untuk mendapatkanderajat kesehatan yang baik maka akan semakin sulit.

2) Perilaku/Gaya hidup

Gaya hidup individu/masyarakat sangat mempengaruhiderajat kesehatan. Contohnya : dalam masyarakat yang mengalami transisi dari masyarakat tradisionalmenuju masyarakat modern, akan terjadi perubahangaya hidup pada masyarakat tersebut yang akanmempengaruhi derajat kesehatan.

2.1.7 Sasaran Kesehatan Masyarakat

1) Terpelihara dan meningkatnya status kesehatan keluarga.

2) Terpelihara dan meningkatnya status kesehatan komunitas.

3) Terpelihara dan meningkatnya status gizi masyarakat.

4) Terpelihara dan meningkatnya status kesehatan jiwa masyarakat.

5) Meningkatnya jumlah dan cakupan pemeliharaan kesehatan dengan pembiayaan pra upaya.

2.2 Pokok-pokok pembangunan kesehatan MDG’s tahun 2015

2.2.1 Dasar, visi dan misi pembangunan kesehatan

Dasar-dasar pembangunan kesehatan

Pada hakekatnya adalah nilai kebenaran dan aturan pokok sebagai landasan untuk berfikir atau bertindak dalam pembangunan kesehatan. Dasar ini merupakan landasan dalam penyusunan visi, misi, dan strategi kesehatan secara nasional yang meliputi:

1. Perikemanusiaan

2. Pemberdayaan dan Kemandirian

3. Adil dan Merata

4. Pengutamaan dan Manfaat

VISI

Indonesia sehat 2015

MISI

1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan.

2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.

2.2.3 Arah, tujuan dan sasaran serta kebijakan

Arah Pembangunan Kesehatan

1. Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional

2. Pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus diselengarakan secara bermutu, adil dan merata dengan memberikan pelayanan khusus kepada penduduk miskin, anak-anak, dan para lanjut usia yang terlantar, baik di perkotaan mapun di pedesaan

3. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan strategi pembangunan profesionalisme, desentralisasi dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dengan memperhatikan berbagai tantangan yang ada saat ini.

4. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui program peningkatan perilaku hidup sehat, pemeliharaan lingkungan sehat, pelayanan kesehatan dan didukung oleh sistem pengamatan, Informasi dan manajemen yang handal.

5. Pengadaan dan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan terus dilanjutkan

6. Tenaga yang mempunyai sikap nasional, etis dan profesional, juga memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara, berdisiplin, kreatif, berilmu dan terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi.

7. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia.

8. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

9. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.

10. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaann terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.

11. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.

12. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

13. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga berencana.

14. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar dan pemakai

Tujuan Pembangunan Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun tujuan utama dari pembangunan kesehatan yaitu :

o Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan.

o Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan.

o Peningkatan status gizi masyarakat.

o Pengurangan kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas).

o Pengembangan keluarga sehat sejahtera

Kebijakan pembangunan kesehatan

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan melandaskan pada memperhatikan kebijakan umum yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor.

Untuk optimalisasi hasil pembangunan berwawasan kesehatan, kerjasama lintas sektor merupakan hal yang utama dan karena itu perlu digalang serta dimantapkan secara seksama. Sosialisasi masalah-masalah kesehatan pada sektor lain perlu dilakukan secara intensif dan berkala. Kerjasama lintas sektor harus mencakup pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian serta melandaskan dengan seksama pada dasar-dasar pembangunan kesehatan.

3 Penigkatan perilaku, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Swasta.

Masyarakat dan swata perlu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam kaitan ini perilaku hidup masyarakat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan, sehingga menjadi bagian dari norma hidup dan budaya masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan terutama melalui penerapan konsep pembangunan kesehatan masyarakat tetap didorong bahkan dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan serta keseimbangan upaya kesehatan.

3. Peningkatan Kesehatan Lingkungan.

Kesehatan lingkungan perlu diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Upaya ini perlu untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup dan meningkatkan kemauan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan.

Kesehatan lingkungan pemukiman, tempat kerja dan tempat-tempat umum serta tempat periwisata ditingkatkan melalui penyediaan serta pengawasan mutu air yang memenuhi persyaratan terutama perpipaan, penerbitan tempat pembuangan sampah, penyediaan sarana pembangunan limbah serta berbagai sarana sanitasi lingkungan lainnya. Kualitas air, udara dan tanah ditingkatkan untuk menjamin hidup sehat dan produktif sehingga masyarakat terhindar dari keadaan yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan. Untuk itu diprlukan peningkatan dan perbaikan berbagai peraturan perundang-undangan, pendidikan lingkungan sehat sejak dini usia muda serta pembakuan standar lingkungan.

4. Peningkatan Upaya Kesehatanya.

Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakuakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pennyembuhan penyakit dan pemuluhan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kemanusiaan dan darurat atau kritis. Selanjutnya, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu terus –menerus diupayakan.

Dalam rangka mempertahankan status kesehatan masyarakat selama kritis ekonomi, upaya kesehatan diproriataskan untuk mengatasi dampak kritis disamping tetap mempertahankan peningkatan pembangunan kesehatan. Perhatikan khusus dalam mengatasi dapak kritis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga miskin agar derajat kesehatan tidak memburuk dan tetap hidup produktif. Pemerintah berttanggung jawab terhadap biaya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin.

Setelah melewati krisis ekonomi, status kesehatan masyarakat diusahakan ditigkatkan melalui pencegahan dan panganguran mordibitas, mortalitas, dan kecacatan dalam masyarakat terutama pada bayi, anak balita, dan wanita hamil, melahirkan dan masa nifas, melalui upaya peningkatan (promosi) hidup sehat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta pengobatan penyakit dan rehabilitas. Prioritas utama diberikan kepada penaggulangan penyakit menular dan wabah yang cenderung meningkat.

Perhatian yang lebih besar diberikan untuk mewujudkan produktifitas kerja yang tinggi, melalui berbagai upaya pelayanan kesehatan kerja termasuk perbaikan gizi dan kebugaran jasmani tenaga kerja serta upaya kesehatan lain yang menyangkut kesehatan lingkungan kerja dan lingkungan pemukiman terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah yang kumuh.

5. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Pengenbangan tenaga kesehatan harus menunjang seluruh upaya pembangunan kesehatan dan diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai pengembangan ilmu dan teknologi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berpegang teguh pada pengabdian bangsa dan negara dari etika profesi. Pengembangan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan atau daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga kesehatan dari masyarakat dan pemerintah yang mampu melaksanakan pembangunan kesehatan. Dalam parencanaan tenaga kesehatan perlu diutamakan penentu kebutuhan tenaga di kabupaten dan kota juga keperluan tenaga berbagai negara di luar negeri dalam rangka globalisasi. Pengembangan karier tenaga kesehatan mesyarakat dan pemerintah perlu ditingkatkan dengan terarah dan seksama serta diserasikan secara bertahap.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JK PM) yakni cara pelayanan kesehatan melelui penyebaran secara praupaya dikembangkan terus untuk menjamin tersekenggaranya pemeliharaan kesehatan yang lebih merata dan bermutu dengan harga yang terkendali. JKPM diselenggarakan sebagai upaya bersama antar masyarakat, swasta dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Tarif pelayanan kesehatan perlu disesuaikan atas dasar nilai jasa dan barang yang diterima oleh anggota masyarakat yang memperoleh pelayanan. Masyarakat yang tidak mampu akan dibantu melalui system JKPM yang disubsidi oleh pemerintah. Bersamaan dengan itu dikembangkan pula asuransi kesehatan sebagai pelengkap/pendamping JKPM. Pengembangan asuransi kesehatan berada dibawah pembinaan pemerintah dan asosialisasi perasuransian. Secara bertahap puskesmas dan rumahsakit milik pemewrintah akan dikelolah secara swadana.

6. Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.

Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan perlu makin ditingkatkan terutama melalui peningkatan secara strategis dalam kerjasama antara sektor kesehatan dan sektor lain yang yang terkait, dan antara berbagai program kesehatan serta antara para pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri. Manajemen upaya kesehatan yang terdiri dari perencanaan, pengerakan pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian diselenggarakan secara sistematik untuk menjamin upaya kesehatan yang terpaduh dan menyeluruh. Manajemen tersebut didukung oleh sistem informasi ynag handal guna menghasilkan pengambilan kepetusan dan dan cara kerja yang efisien. Sistem informasi tersebut dikembangkan secara komprehensif diberbagai tingkat administrasi kesehatan sebagai bagian dari pengembangan administrasi mder. Organisasi Departemen Kesehatan perlu disesuaikan kembali dengan fungsi-fungsi : regulasi, perencanaan nasional, pembinaan dan pengawasan.

Desentralisasi atas dasr prinsip otonomi ynag nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dipercepat melalui pelimpahan tanggung jawab pengelolaaan upaya kesehatan kepada daerah Dinas Kesehatan ditingkatkan terus kemampuan manajemennya sehingga dapat melaksanakan secara lebih bertanggung jawab dalam perencanaan, pembiayaan dan pelalsaan upaya kesehatan. Peningkatan kemampuan manajemen tersebut dilakukan melalui rangkaian pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pembangunan kesehatan yang ada. Upaya tersebut pula didukung oleh tersedianya pembiayaan kesehatan yang memadai. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan pendanaan kesehatan yang baik berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional maupun dari anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.

7. Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Kesehatan.

Penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan akan terus dikembangkan secara terarah dan bertahap dalam rangka menunjang upaya kesehatan, utamanya untuk mendukung perumusan kebijaksanaan, membantu memecahkan masalah kesehatan dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan program kesehatan. Penelitian dan pengembangan kesehatan akan terus dikembangkan melalui jaringan kemitraan dan didesentralisasikan sehingga menjadi bagian pentig dari pembangunan kesehatan daerah.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, gizi, pendayagunaan obat dan pengembangan obat asli Indonesia, pemberatasan penyakit dan perbaikan lingkungan. Penelitian yang berkaitan dengan ekonomi kesehatan dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan swasta. Setra meningkatkan kontribusi pemerintah dalam pembiayaan kesehatan yang terbatas. Penelitian bidang sosial budaya dan perilaku sehat dilakukan untuk mengembangkan gaya hidup sehat dan mengurangi masalah kesehatan masyarakat yang ada.

8. Peningkatan Lingkungan Sosial Budaya.

Selain berpengaruh positif, globalisasi juga menimbulkan perubahan lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang dapat berpengaruh negatif terhadap pembangunan kesehatan. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat melalui peningkatan sosioekonomi masyarakat, sehingga dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan sekaligus meminimalkan dampak negatif dari globalisasi.

2.2.4 Strategi

1. Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan.

Faktor – factor yang mempengaruhi :

Wawasan kesehatan sebagai azas pembangunan Nasional

Paradigma sehat sebagai komitmen gerakan Nasional

Sistem yang mendorong aspek promotif dan preventif dalam pemeliharaan kesehatan komprehensif.

Dukungan sumber daya yang berkesinambungan

Sosialisasi internal dan eksternal

Restrukturisasi dan revitalisasi infrastruktur terutama yang terkait dengan rencana desentralisasi.

2. Profesionalisme

Faktor penentu keberhasilan mencakup :

1. Pemantapan manajemen sumber daya manusia

2. Pemantapan aspek ilmu dan tekhnologi, iman dan takwa serta etika profesi.

3. Penajaman konsep profesionalisme kedokteran dan kesehatan.

4. Penciptaan aliansi strategis dengan pihak-pihak yang turut memainkan peranan penting dalam mewujudkan visi Indonesia sehat 2015.

2.2.5 Pogram pembangunan kesehatan

1. Pokok program prilaku, pemberdayaan dan kemandirian Masyarakat

2. Pokok program Lingkungan sehat

3. Pokok program upaya kesehatan

4. Pokok program pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya

5. Pokok program pengembangan Sumber Daya Kesehatan

6. Pokok program Kebijakan dan manajemen Pembangunan Kesehatan

7. Pokok program Ilmu pengetahuan dan teknologi Kesehatan

2.2.6 Rencana pembangunan kesehatan masyarakat MDG’s tahun 2015

Jaminan Pemeliharaan kesehatan Masyarakat ( JPKM )

Faktor Penentu keberhasilan Mencakup :

Komitmen dan pencanangan JPKM bersama gerakan Paradigma sehat.

Dukungan peraturan perundang – undangan

Sosialisasi Internal dan eksternal

Intervensi pemerintah terutama dalam inisiasi penghimpunan dana awal.

Kebijakan yang memberi keleluasaan pengelolaan secara bertanggung jawab.

DESENTRALISASI

Faktor penentu keberhasilan mencakup :

Keseimbangan dan sinergis azas-azas desentralisasi, dekonsentralisasi dantugas pembantuan.

Penegasan jenis dan peringkat kewenangan.

Kejelasan pedoman pengelolaan disertai dengan indicator / parameter kinerja kota sehat dan kabupaten sehat.

Evidence Based analisis digunakan sebagai landasan penetapan program.

Pemberdayaan : Kemampuan/Kapasitas untuk menerapkan desntralisasi.

Sistem dan kebijakan SDM yang mendukung.

Infrastruktur lintas sektoral yang menunjang

Mekanisme pengendalian yang andal

2.2.7 Indikatoe keberhasilan pembangunan kesehatan / KIA

INDIKATOR INPUT : Dapat dilihat dari kebijaksanaan manajemen ( Man, Money, Material, Method, dsb ).Struktur organisasi serta kondisi keadaan masyarakat pada saat ini :

Komitmen politik mengenai kesehatan bagi semua.

Alokasi sumber daya, pembiayaan Kesehatan 5 % dari total pembayaan nasional dan pembiayaan pembangunan daerah.

Penyebaran Pendapatan

Angka melek huruf orang dewasa.

Ketersediaan sarana kesehatan, Penyebaran dan penggunaannya.

Tingkat pertumbuhan penduduk

Penduduk yang ikut JPKM

Kerangka Organisasi dan proses manajerial.

INDIKATOR PROSES : Adanya kemajuan dalam proses manajemen baik dalam perencanaan, organisasi, staffing, koordinasi, pelaporan dan pembiayaan, misalnya :

Keterlibatan masyarakat dalam mencapai kesehatan bagi semua.

Tingkat desentralisasi pengambilan keputusan, pengembangan dan penetapan suatu proses manajerial bagi pembangunan kesehatan nasional atau pembangunan daerah.

Wanita hamil yang memeriksakan kehamilan

Penduduk yang tidak merokok dan tidak minum minuman keras.

INDIKATOR OUTPUT :

Misalnya :

Cakupan :

Cakupan pelayanan kesehatan dasar.

Cakupan pelayanan rujukan.

Status kesehatan ;

Status gizi dan perkembangan Psikososial anak

Angka kematian bayi, angka kematian anak, umur harapan hidup waktu lahir dan angka kematian ibu.

2.3 Konsep PHC (Primary Health Care)

2.3.1 Latar belakang phc

World Health Essembly tahun 1977 telah menghasilkan kesepakatan global untuk mencapai “Kesehatan Bagi Semua atau Health For All” Pada Tahun 2000 ( KBS 2000 / HFA by The Year 2000 ), yaitu Tercapainya suatu derajat kesehatan yang optimal yang memungkinkan setiap orang hidup produktif baik secara social maupun ekonomi.

Selanjutnya pada tahun 1978, Konferensi di Alma Ata, menetapkan Primary Health Care (PHC) sebagai Pendekatan atau Strategi Global untuk mencapai Kesehatan Bagi Semua (KBS) atau Health For All by The Year 2000 ( HFA 2000 ). Dalam konferensi tersebut Indonesia juga ikut menandatangani dan telah mengambil kesepakatan global pula dengan menyatakan bahwa untuk mencapai Kesehatan Bagi Semua Tahun 2000 ( HFA’200 ) kuncinya adalah PHC ( Primary Health Care ) dan Bentuk Opersional dari PHC tersebut di Indonesia adalah PKMD ( Pengembangan Kesehatan Masyarakat Desa ).

2.3.2 Pengertian

Primary Health Care ( PHC ) adalah pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah dan sosial yang dapat diterima secara umum baik oleh individu maupun keluarga dalam masyarakat melalui partisipasi mereka sepenuhnya, serta dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam semangat untuk hidup mandiri ( self reliance ) dan menentukan nasib sendiri ( self determination ).

2.3.3 Unsur, prinsip dan program

a. Tiga ( 3 ) Unsur Utama yang terkandung dalam PHC adalah
1. Mencakup Upaya – upaya Dasar Kesehatan
2. Melibatkan Peran Serta Masyarakat
3. Melibatkan Kerja Sama Lintas Sektoralur

b. Lima ( 5 ) Prinsip Dasar PHC adalah
1. Pemerataan Upaya Kesehatan
2. Penekanan Pada Upaya Preventif
3. Menggunakan Teknologi Tepat Guna
4. Melibatkan Peran Serta Masyarakat

c. Dalam pelaksanaan PHC harus memiliki 8 elemen essensial yaitu :
1. Pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara pencegahan panyakit serta pengendaliannya.
2. Peningkatan penyediaan makanan dan perbaikan gizi
3. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Dasar
4. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk KB
5. Imunisasi terhadap Penyakit – penyakit Infeksi Utama
6. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Endemik Setempat

2.3.4 Perkembangan PHC di Indonesia

Pada awal tahun 1970-an, organisasi kesehatan dunia (WHO) mendesak negara anggotanya untuk melakukan penilaian terhadap sistem pelayanan kesehatan masing-masing dengan mengacu kepada hasil studi WHO mengenai pelayanan kesehatan desa. Departemen kesehatan Indoensia menanggapinya dengan menyusun rencana Program Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) yang mulai dilaksanakan pada tahun 1975. Suatu kelompok kerja dibentuk untuk merencanakan danmengembangkan program PKMD secara resmi dinyatakan sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia.

PKMD adalah bentuk operasional dari Primary Health Care (PHC) di Indonesia. PKMD mencakup serangkaian kegiatan swadaya masyarakat berazaskan gotong royong yang didukung oleh pemerintah melalui koordinasi lintas sektoral dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan atau yang terkait dengan kesehatan, agar masyarakat dapat hidup sehat guna mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik.

2.4 PKMD

2.4.1 Pengertian

PKMD adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar gotong royong dan swadaya dalam rangka menolong diri sendiri dalam memecahkan masalah untuk memenuhi kebutuhannya dibidang kesehatan dan dibidang lain yang berkaitan agar mampu mencapai kehidupan yang sehat sejahtera ( Nasrul Effendi, 1998:263).

2.4.2 Tujuan

a. Tujuan Umum.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya swadaya masyarakat dalam meningkatkan swadaya masyarakat dalam meningkatakn kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.

b. Tujuan Khusus.

1). Menumbuhkan kegiatan masyarakat

2). Membentuk kader-kader kesehatan yang berasal dari masyarakat yang mampu dan aktif dalam program pembangunan kegiatan desa.

3). Terjalinnya kerja sama kegiatan dari berbagai sektor masyarakat denganpemerintah secara terpadu.

4). Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan turunnya angka kematian, kesakitan, perbaikan status gizi masyarakat, dll.

2.4.3 Ruang lingkup

1. Rangkaian kegiatan masyarakat yang dilaskanakan atas dasar gotong royong dan swadaya dalam rangka menolong diri sendir (masayarakat) untukmenegnal, meemcahkan masalah/kebutuhan yang dirasakan olehmasyarakat baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lain agar mampu memelihara dan meningkatkan kehidupan (sehat sejahtera)

2. Upaya untuk menggerakkan masyarakat pedesaan/perkotaan dan meningkatkan kemampuannya dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal dengan berorientasi pada kebutuhan khusus masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah tanpa mengabaikan masayarakat lain dan mendayagunakan potensi dan peran masyarakat, sektor kesehatan dan sektor lain secara terpadu.

2.4.4 Langkah-langkah pemetaan PKMD

a. Persiapan masyarakat, yaitu upaya yang bertujuan agar masyarakat memahami PKMD, dan mampu berperan aktifdalam setiap kegiatan PKMD.

1). Pengenalan terhadap masyarakat.

2). Pengenalam masalah melalui:

a) Pengumpulan data (SDM)

b) Penyajian yang dapat dimengerti masyarakat.

c) Menyelesaikan masalah yang ada dengan prioritas yang perlu ditanggulangi.

3). Pembentukan kader dan pengorganisasian kader.

4). Pelatihan kader kesehatan desa yang disebut “promoter kesehatan desa”

b. Perencanaan Kegiatan PKMD

1). Memilih prioritas masalah

2). Menetapkan jenis kegiatan

3). Menyusun rencana kerja yang meliputi:

a) Tujuan yang ingin dicapai.

b) Strategi yang ingin ditempuh pengorganisasian.

c) Pengorganisasian.

d) Pembiayaan.

e) Waktu pelaksanaan.

f) Tindakan.

c. Pelaksanaan kegiatan.

1). Kader dan mahasiswa melaksanakan masing-masing tugas sesuai yang telah disepakati.

2). Kader dan pengurus desa serta petugas kesehatan memantau kegiatan.

3). Dalam proses kegiatan selalu diadakan pertemuan-pertemuan (POKJA-POKJA)

4). Dimonitori adalah rencana kerja yang disepakati.

a) Ketepatan pelaksanaan

b) Ketepatan waktu.

c) Penerimaan dan penggunaan biaya.

d) Penyediaan dan penggunaan biaya.

e) Hasil-hasil yang ingin dicapai.

f) Jumlah dan kualitas partisipasi masyarakat.

d. Penilaian (Evaluasi) PKMD

1). Penilaian hasil kegiatan.

2). Penilaian hasil sementara

3). Penilaian hasil akhir.

e. Pembinaan PKMD

Pembinaan berarti upaya-upaya untuk memelihara dan meningkatkan kegiatan yang telah dimulai dalam menjamin kelangsungan program.

f. Perluasan program PKMD.

Dilakukan secara bertahap.

2.5 Poned

Poned merupakan kepanjangan dari Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar. Poned dilakukan di Puskesmas induk dengan pengawasan dokter. Petugas kesehatan yang boleh memberikan poned yaitu dokter, bidan, perawat dan tim poned puskesmas beserta penanggung jawab terlatih.

Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar dapat dilayani oleh puskesmas yang mempunyai fasilitas atau kemampuan untuk penangan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Puskesmas poned merupakan puskesmas yang siap 24 jam, sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan dari polindes dan puskesmas. Polindes dan puskesmas non perawatan disipakan untuk mealkukuan pertolongan pertama gawat darurat obstetri dan neonatal (PPGDON) dan tidak disiapkan untuk melakukan poned.

2.6 Ponek

Ponek adalah Pelayan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan :

a) seksia sesaria,

b) Histerektomi,

c) Reparasi Ruptura Uteri, cedera kandung/saluran kemih,

d) Perawatan Intensif ibu dan Neonatal,

e) Tranfusi darah.

2.7 Pendekatan Epidemiologi

2.7.1 Dasar

Epidemilogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu (Epi=pada, Demos=penduduk, logos = ilmu), dengan demikian epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat.

2.7.2 Definisi

Banyak definisi tentang Epidemiologi, beberapa diantaranya :
a. W.H. Welch
Suatu ilmu yang mempelajari timbulnya, perjalanan, dan pencegahan penyakit, terutama penyakit infeksi menular. Dalam perkembangannya, masalah yang dihadapi penduduk tidak hanya penyakit menular saja, melainkan juga penyakit tidak menular, penyakit degenaratif, kanker, penyakit jiwa, kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya. Oleh karena batasan epidemiologi menjadi lebih berkembang.
b. Mausner dan Kramer
Studi tentang distribusi dan determinan dari penyakit dan kecelakaan pada populasi manusia.
c. Last
Studi tentang distribusi dan determinan tentang keadaan atau kejadian yang berkaitan dengan kesehatan pada populasi tertentu dan aplikasi studi untuk menanggulangi masalah kesehatan.
d. Mac Mahon dan Pugh
Epidemiologi adalah sebagai cabang ilmu yang mempelajari penyebaran penyakit dan faktor-faktor yang menentukan terjadinya penyakit pada manusia.

e. Omran
Epidemiologi adalah suatu studi mengenai terjadinya distribusi keadaan kesehatan, penyakit dan perubahan pada penduduk, begitu juga determinannya dan akibat-akibat yang terjadi pada kelompok penduduk.
f. W.H. Frost
Epidemiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari timbulnya, distribusi, dan jenis penyakit pada manusia menurut waktu dan tempat.
g. Azrul Azwar
Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan.

2.7.3 Ruang lingkup

a. Masalah kesehatan sebagai subjek dan objek epidemiologi
Epidemiologi tidak hanya sekedar mempelajari masalah-masalah penyakit-penyakit saja, tetapi juga mencakup masalah kesehatan yang sangat luas ditemukan di masyarakat. Diantaranya masalah keluarga berencana, masalah kesehatan lingkungan, pengadaan tenaga kesehatan, pengadaan sarana kesehatan dan sebagainya. Dengan demikian, subjek dan objek epidemiologi berkaitan dengan masalah kesehatan secara keseluruhan.
b. Masalah kesehatan pada sekelompok manusia
Pekerjaan epidemiologi dalam mempelajari masalah kesehatan, akan memanfaatkan data dari hasil pengkajian terhadap sekelompok manusia, apakah itu menyangkut masalah penyakit, keluarga berencana atau kesehatan lingkungan. Setelah dianalisis dan diketahui penyebabnya dilakukan upaya-upaya penanggulangan sebagai tindak lanjutnya.
c. Pemanfaatan data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan dalam merumuskan penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan.
Pekerjaan epidemiologi akan dapat mengetahui banyak hal tentang masalah kesehatan dan penyebab dari masalah tersebut dengan cara menganalisis data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan yang terjadi pada sekelompok manusia atau masyarakat. Dengan memanfaatkan perbedaan yang kemudian dilakukan uji statistik, maka dapat dirumuskan penyebab timbulnya.

2.7.4 Macam epidemiologi

2.7.5 Kegunaan

a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit atau masalah kesehatan dalam masyarakat.
b. Menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan kesehatan dan mengambil keputusan.
c. Membantu melakukan evaluasi terhadap program kesehatan yang sedang atau telah dilakukan.
d. Mengembangkan metodologi untuk menganalisis keadaan suatu penyakit dalam upaya untuk mengatasi atau menanggulanginya.
e. Mengarahkan intervensi yang diperlukan untuk menanggulangi masalah yang perlu dipecahkan.

2.7.6 Prinsip-prinsip

Epidemiologi merupakan "the mother science of public health", induk dari ilmu kesehatan masyarakat. Epidemiologi diambil dari kata epi=antara, demos=penduduk dan logos=ilmu. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit yang ada di masyarakat. Cakupan epidemiologi yaitu distribusi penyakit, frekwensi penyakit dan determinan penyakit. Yang dipelajari dalam mata kuliah epidemiologi adalah penyebaran penyakit, jumlah kasus penyakit yang terjadi dan penyebab timbulnya penyakit.

Mata kuliah ini membahas tentang prinsip dan konsep epidemiologi di dalam pelayanan kesehatan, konsep tentang sakit dan sehat dan juga membahas penerapan hasil riset epidemiologi untuk tujuan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan.
Kompetensi dasar:
1. Menjelaskan prinsip epidemiologi
2. Mengidentifikasi masalah kesehatan dengan pendekatan disain dan analisis epidemiologi
3. Menjelaskan konsep dan prinsip epidemiologi dalam masalah kesehatan
4. Menggunakan statistika untuk riset kesehatan

2.7.7 Frekuensi

2.7.8 Prosedur kerja

1) Frekuensi masalah kesehatan
2) Penyebaran masalah kesehatan
3) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan.

2.7.9 Ukuran-ukuran

1. Peningkatan kesehatan (health promotion)
a. Penyediaan makanan sehat dan cukup (kualitas maupun kuantitas)
b. Perbaikan hygiene dan sanitasi lingkungan, misalnya penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan tinja dan limbah.
c. Pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Misal untuk kalangan menengah ke atas di negara berkembang terhadap resiko jantung koroner.
d. Olahraga secara teratur sesuai kemampuan individu.
e. Kesempatan memperoleh hiburan demi perkembangan mental dan sosial.
f. Nasihat perkawinan dan pendidikan seks yang bertanggung jawab.

2. Perlindungan umum dan khusus terhadap penyakit-penyakit tertentu
(general and specific protection)
a. Memberikan immunisasi pada golongan yang rentan untuk mencegah penyakit
b. Isolasi terhadap penderita penyakit menular, misal yang terkena flu burung.
c. Pencegahan terjadinya kecelakaan baik di tempat umum maupun tempat kerja.
d. Perlindungan terhadap bahan-bahan yang bersifat karsinogenik, bahan-bahan racun maupun alergi.
e. Pengendalian sumber-sumber pencemaran.

3. Penegakkan diagnosa secara dini dan pengobatan yang cepat dan tepat
(early diagnosis and prompt treatment)
a. Mencari kasus sedini mungkin.
b. Mencari penderita dalam masyarakat dengan jalan pemeriksaan . Misalnya pemeriksaan darah, rontgent paru.
c. Mencari semua orang yang telah berhubungan dengan penderita penyakit menular (contact person) untuk diawasi agar bila penyakitnya timbul dapat segera diberikan pengobatan.
d. Meningkatkan keteraturan pengobatan terhadap penderita.
e. Pemberian pengobatan yang tepat pada setiap permulaan kasus.

4. Pembatasan kecacatan (dissability limitation)
a. Pengobatan dan perawatan yang sempurna agar penderita sembuh dan tak terjadi komplikasi.
b. Pencegahan terhadap komplikasi dan kecacatan.
c. Perbaikan fasilitas kesehatan sebagai penunjang untuk dimungkinkan pengobatan dan perawatan yang lebih intensif.

5. Pemulihan kesehatan (rehabilitation)
a. Mengembangkan lembaga-lembaga rehabilitasi dengan mengikutsertakan masyarakat.
b. Menyadarkan masyarakat untuk menerima mereka kembali dengan memberikan dukungan moral setidaknya bagi yang bersangkutan untuk bertahan.
c. Mengusahakan perkampungan rehabilitasi sosial sehingga setiap penderita yang telah cacat mampu mempertahankan diri.
d. Penyuluhan dan usaha-usaha kelanjutan yang harus tetap dilakukan seseorang setelah ia sembuh dari suatu penyakit.

2.7.10 Istilah

1. Epidemiologi deskriptif, yaitu Cross Sectional Study/studi potong lintang/studi prevalensi atau survei.

2. Epidemiologi analitik : terdiri dari :
a. Non eksperimental :
1) Studi kohort / follow up / incidence / longitudinal / prospektif studi. Kohort diartiakan sebagai sekelompok orang. Tujuan studi mencari akibat (penyakitnya).
2) Studi kasus kontrol/case control study/studi retrospektif. Tujuannya mencari faktor penyebab penyakit.
3) Studi ekologik. Studi ini memakai sumber ekologi sebagai bahan untuk penyelidikan secara empiris faktor resiko atau karakteristik yang berada dalam keadaan konstan di masyarakat. Misalnya, polusi udara akibat sisa pembakaran BBM yang terjadi di kota-kota besar.

2.8 Pusat Kesehatan Masyarakat

2.8.1 Definisi

Menurut Depkes 1991,Suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

2.8.2 Fungsi

1) Pusat pengerak pembangunan berwawasan kesehatan Pusat pemberdayaan
2) masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan
3) Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama

2.8.3 Sejarah Perkembangan

Sebagai lembaga kesehatan yang menjangkau masyarakat diwilayah terkecil dalam hal pengorganisasian masyarakat serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan secara mandiri.

2.8.4 Wilayah kerja

1) KIA
2) KB
3) Usaha Kesehatan Gizi
4) Kesehatan Lingkungan
5) Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular
6) Pengobatan termasuk penaganan darurat karena kecelakaan
7) Penyuluhan kesehatan masyarakat
8) Kesehatan sekolah
9) Kesehatan olah raga
10) Perawatan Kesehatan
11) Masyarakat
12) Kesehatan kerja
13) Kesehatan Gigi dan Mulut
14) Kesehatan jiwa
15) Kesehatan mata
16) Laboratorium sederhana
17) Pencatatan dan pelaporan dalam rangka SIK
18) Pembinaan pemgobatan tradisional
19) Kesehatan remaja
20) Dana sehat

2.8.5 Struktur organisasi dan tata kerja

I. Struktur organisasi

1) Kepala puskesmas

2) Unit tata usaha yang bertanggungjawab membantu kepala puskesmas dalam pengolaan:

a) Data dan informasi

b) Perencanaan dan penilaian

c) Keuangan

d) Umum dan kepegawaian

3) Unit pelaksana teknis fungsional puskesmas:

a) Upaya kesehatan masyarakat, termasuk pembinaan terhadap UKBM

b) Upaya kesehatan perorangan

4) Jaringan pelayanan puskesmas:

a) Unit Puskesmas Pembantu

b) Unit Puskesmas Keliling

c) Unit Bidan di Desa/Komunitas

II. Tata Kerja

a. Dengan kantor kecamatan

Dalam melaksanakan fungsinya, puskesmas berkoordinasi dengan kantor kecamatan melalui pertemuan berkala yang deselenggarakan di tingkat kecamatan. Koordinasi tersebut mencekup perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian. Dalam hal pelaksanaan fungsi penggalian sumberdaya masyarakat oleh puskesmas, koordinasi dengan kantor kecamatan mencakup pula kegiatan fasilitas.

b. Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dengan demikian secara teknis dan administratif, puskesmas bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sebaliknya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab membina serta memberikan bantuan administratif dan teknis kepada puskesmas.

c. Dengan jaringan pelayanan kesehatan strata pertama

Sebagai mitra pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta, puskesmas menjalin kerjasama termasuk penyelanggaraan rujukan dan memantau kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan sebagai pembina upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, puskesmas melaksanakan bimbingan teknis, pemberdayaan dan rujukan sesuai kebutuhan.

d. Dengan jaringan pelayanan kesehatan rujukan

Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, puskesmas menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan. Untuk upaya kesehatan perorangan, jalinan kerjasama tersebut diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan perorangan seperti rumah sakit (kabupaten/kota), dan berbagai balai kesehatan masyarakat seperti BP4 (balai pengobatan penyakit paru paru), BKMM (balai pengobatan mata masyarakat), BKKM (balai kesehtan kerja masyarakat), BKOM (balai kesehatan olahraga masyarakat), BKJM (balai kesehatan jiwa masyarakat), BKIM (balai kesehatan indra masyarakat). Sedangkan untuk upaya kesehatan masyarakat, jalinan kerjasama diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat rujukan, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, BTKL (balai teknik kesehatan lingkungan), BLK (balai laboratorium kesehatan) serta berbagai balai kesehatan masyarakat. Kerjasama tersebut diselenggarak`n melalui penerapan konsep rujukan yang menyeluruh dalam koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

e. Dengan lintas sektor

Tanggungjawab puskesmas sebagai unit pelaksana teknis adalah menyelenggarakan sebagai tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk hasil yang optimal, penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut harus dapat dikoordinasikan dengan berbagai lintas sektor terkait yang ada di tingkat kecamatan. Diharapkan di satu pihak, penyelenggaraan pembangunan kesehatan di kecamatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai sektor terkait, sedangkan di pihak lain pembangunan yang diselenggarakan oleh sektor lain di pihak lain pembangunan yang diselenggarakan oleh sektor lain di tingkat kecamatan berdampak positif terhadap kesehatan.

f. Dengan masyarakat

Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, puskesmas memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan. Dukungan aktif tersebut diwujudkan melalui pembentukan konsil kesehatan kecamatan, yang menghimpun berbagai potensi masyarakat, seperti: tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, organisasi masyarakat, serta dunia usaha. Konsil kesehatan tersebut berperan sebagai mitra puskesmas dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan.

2.8.6 Sistem rujukan

1) Rujukan upaya kesehatan perorangan

Cakupan rujukan pelayanan kesehatan perorangan adalah kasus penyakit. Apabila suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi satu kasus penyakit tertentu, maka puskesmas tersebut wajib merujuknya ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu (baik horizontal maupun vertikal). Sebaliknya pasien paska rawat inap yang hanya memerlukan rawat jalan sederhana, bias dirujuk kembali ke puskesmas.

Rujukan upaya kesehatan perorangan dibedakan atas tiga macam:

a) Rujukan kasus untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindak medik (misal operasi) dan lain-lain.

b) Rujukan bahan pemeriksaan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap.

c) Rujukan ilmu pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang lebih kompeten untuk melakukan bimbingan tenaga puskesmas dan atau menyelenggarakan pelayanan medik spesialis di puskesmas.

2) Rujukan upaya kesehatan masyarakat

Cakupan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat adalah masalah kesehatan masyarakat, misalnya kejadian luar biasa, pencemaran lingkungan dan bencana.

Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat juga dilakukan apabila satu puskesmas tidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat wajib dan pengembangan, padahal upaya kesehatan masyarakat tersebut telah menjadi kebutuhan masyarakat. Apabila suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi masalah kesehatan masyarakat dan atau tidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat, maka puskesmas wajib merujuknya ke dinas kesehatan kabupaten/kota.

Rujukan upaya kesehatan masyarakat dibedakan atas tiga macam:

a) Rujukan sarana dan logistik, antara lain peminjaman peralatan fogging, peminjaman alat laboratorium kesehatan, peminjaman alat audio visual, bantuan obat, vaksin, bahan-bahan habis pakai, dan bahan makanan.

b) Rujukan tenaga, anatara lain dukungan tenaga ahli untuk penyidikan kejadian luar biasa, bantuan penyelesaian masalah hukum kesehatan, penanggulangan gangguan kesehatan karena bencana alam.

c) Rujukan operasional, yakni menyerahkan sepenuhnya kewenangan dan tanggungjawab penyelesaian masalah kesehatan masyarakat dan atau penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (anatara lain usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan kerja, usaha kesehatan kerja, usaha kesehatan jiwa, pemeriksaan contoh air bersih) kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. Rujukan operasiaonal diselenggarakan apabila puskesmas tidak mampu.

2.8.7 Stratifikasi puskesmas

2.8.8 Perencanaan mikro

a. Upaya promosi kesehatan
b. Upaya kesehatan lingkungan
c. Upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
d. Upaya perbaikan gizi masyarakat
e. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
f. Upaya pengobatan

2.8.9 Lokakarya mini puskesmas

2.8.10 Supervisi

Kepala puskesmas `dalah penanggungjawab pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Sesuai dengan tanggungjawab tersebut dan besarnya peran kepala puskesmas dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan maka jabatan kepala puskesmas setingkat dengan eselon III-B.

2.8.11 Sistem pencatatan dan pelayanan

2.8.12 Terpadu puskesmas

1) Upaya kesehatan sekolah,

2) Upaya kesehatan olahraga,

3) Upaya perawatan kesehatan masyarakat,

4) Upaya kesehatan kerja,

5) Upaya kesehatan gigi dan mulut,

6) Upaya kesehatan jiwa,

7) Upaya kesehatan mata,

8) Upaya kesehatan usia lanjut,

9) Upaya pembinaan pengobatan tradisional.

2.9 Posyandu

· Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.(Effendi, Nasrul. 1998: 267).

· Tujuan posyandu antara lain:

a. Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas.

b. Membudayakan NKBS

c. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.

d. Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.

· Kegiatan Pokok Posyandu

a. KIA

b. KB

c. Imunisasi

d. Gizi

e. Penanggulangan diare

· Pelaksanaan Layanan Posyandu
Pada hari buka posyandu dilakukan pelayanan masyarakat dengan sistem 5 meja yaitu:
Meja I : Pendaftaran
Meja II : Penimbangan
Meja III : Pengisian KMS
Meja IV : Penyuluhan perorangan berdasarkan KMS
Meja V : Pelayanan kesehatan berupa:

· Imunisasi

· Pemberian vitamin A dosis tinggi.

· Pembagian pil KB atau kondom.

· Pengobatan ringan.

· Konsultasi KB.

Petugas pada meja I dan IV dilaksanakan oleh kader PKK sedangkan meja V merupakan meja pelayanan medis.

· Keberhasilan Posyandu
Keberhasilan posyandu tergambar melalui cakupan SKDN.
S : Semua balita di wilayah kerja posyandu.
K : Semua balita yang memiliki KMS.
D : Balita yang ditimbang.
N : Balita yang Berat Badannya naik
Keberhasilan Posyandu berdasarkan:

1. D Æ Baik/ kurangnya peran serta masyarakat.

2. N Æ Berhasil tidaknya program posyandu.

· Kegiatan Posyandu
1. Jenis Pelayanan Minimal Kepada Anak
Penimbangan untuk memantau pertumbuhan anak, perhatian harus diberikan khusus terhadap anak yang selama ini 3 kali tidak melakukan penimbangan, pertumbuhannya tidak cukup baik sesuai umurnya dan anak yang pertumbuhannya berada di bawah garis merah KMS.
Pemberian makanan pendamping ASI dan Vitamin A.
Pemberian PMT untuk anak yang tidak cukup pertumbuhannya (kurang dari 200 gram/ bulan) dan anak yang berat badannya berada di bawah garis merah KMS.
Memantau atau melakukan pelayanan imunisasi dan tanda-tanda lumpuh layu.
Memantau kejadian ISPA dan diare, serta melakukan rujukan bila perlu.

· Pelayanan Tambahan yang Diberikan

1. Pelayanan bumil dan menyusui.

2. Program Pengembangan Anak Dini Usia (PADU) yang diintegenerasikan dengan program Bina Keluarga Balita (BKB) dan kelompok bermain lainnya.

3. Program dana sehat atau JPKM dan sejenisnya, seperti tabulin, tabunus dan sebagainya.

4. Program penyuluhan dan penyakit endemis setempat.

5. Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman.

6. Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD).

7. Program diversifikasi pertanian tanaman pangan.

8. Program sarana air minum dan jamban keluarga (SAMIJAGA) dan perbaikan lingkungan pemukiman.

9. pemanfaatan pekarangan.

10. Kegiatan ekonomis produktif, seperti usaha simpan pinjam dan lain-lain.

11. Dan kegiatan lainnya seperti: TPA, pengajian, taman bermain.

· Manfaat Posyandu
Posyandu memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi, gizi, penanggulangan diare.
1. Kesehatan ibu dan anak

· Ibu: Pemeliharaan kesehatan ibu di posyandu, Pemeriksaan kehamilandan nifas, Pelayanan peningkatan gizi melalui pemberian vitamin dan pil penambah darah, Imunisasi TT untuk ibu hamil.

· Pemberian Vitamin A: Pemberian vitanin A dosis tinggi pada bulan Februari dan Agustus (Bagian Kependudukan dan Biostatistik FKM USU. 2007). Akibat dari kurangnya vitamin A adalah menurunnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. (Dinas Kesehatan RI. 2006: 95)

· Penimbangan Balita: Penimbangan balita dilakukan tiap bulan di posyandu (Dinas Kesehatan RI. 2006: 95). Penimbangan secara rutin di posyandu untuk pemantauan pertumbuhan dan mendeteksi sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan balita. Dari penimbangan yang kemudian dicatat di KMS, dari data tersebut dapat diketahui status pertumbuhan balita (Dinas Kesehatan RI. 2006: 54), apabila penyelenggaraan posyandu baik maka upaya untuk pemenuhan dasar pertumbuhan anak akan baik pula.

· KMS adalah kartu untuk mencatat dan memantau pekembangan balita dengan melihat garis pertumbuhan berat badan anak dari bulan ke bulan pada KMS dapat diketahui status pertumbuhan anaknya.

· Kriteria Berat Badan balita di KMS:
Berat badan naik :

Berat badan bertambah mengikuti salah satu pita warna, berat badan bertamabah ke pita warna diatasnya.
Berat badan tidak naik :

Berat badanya berkurang atau turun, berat badan tetap, berat badan bertambah atau naik tapi pindah ke pita warna di bawahnya.

Berat badan dibawah garis merah
Merupakan awal tanda balita gizi buruk Pemberian makanan tambahan atau PMT, PMT diberikan kepada semua balita yang menimbang ke posyandu. (Departemen Kesehatan RI. 2006: 104)

2 Keluarga Berencana
Pelayanan Keluarga Berencana berupa pelayanan kontrasepsi kondom, pil KB, dan suntik KB.

3 Imunisasi
Di posyandu balita akan mendapatkan layanan imunisasi.

Macam imunisasi yang diberikan di posyandu adalah

· BCG untuk mencegah penyakit TBC.

· DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus.

· Polio untuk mencegah penyakit kelumpuhan.

· Hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis B (penyakit kuning).

4   Peningkatan Gizi
Dengan adanya posyandu yang sasaran utamanya bayi dan balita, sangat tepat untuk meningkatkan gizi balita (Notoadmodjo, Soekidjo. 2003: 205). Peningkatan gizi balita di posyandu yang dilakukan oleh kader berupa    memberikan penyuluhan tentang ASI, status gizi balita, MPASI, Imunisasi, Vitamin A, stimulasi tumbuh kembang anak, diare pada balita.

5   Penanggulangan diare
Penyediaan oralit di posyandu (Dinas Kesehatan RI. 2006: 127). Melakukan rujukan pada penderita diare yang menunjukan tanda bahaya di Puskesmas. (Departemen Kesehatan RI. 2006: 129). Memberikan penyuluhan penggulangan diare oleh kader posyandu. (Departemen Kesehatan RI. 2006: 132)

· Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kedatangan Ibu di Posyandu:

· Pengetahuan ibu tentang manfaat posyandu.

· Motivasi ibu untuk membawa anaknya ke posyandu

· Pekerjaan iu

· Dukungan dan motivasi dari kader posyandu dan tokoh masyarakat

· Sarana dan prasarana di posyandu

· Jarak dari posyandu tersebut

2.10 Polindes

· Definisi

Pondok bersalin Desa (POLINDES) adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk KB didesa (Depkes RI, 1999) polindes dirintis dan dikelola oleh pamong desa setempat.

Tujuan Polindes

1. terwujudnya masyarakat sehat yang diaga terhadap permasalahan kesehatan diwilayah desanya

2. terselenggaranya promosi kesehatan dalam rangka menuingkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan

3. terselenggarakannya pengamatan, pencatatan dan pelaporan dalam rangka meningkatkan keawspadaan dan kesigapan masyarakat terhadap resiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, terutama penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) serta faktor-faktor resikonya

4. tersedianya upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya dibidang kesehatan

5. terselenggaranya pelayanan kesehatan dasr yang dilaksanakan oleh masyarakat dan tenaga professional kesehatan

6. terkoordinasinya penyelenggaraan UKBM lainnya yang ada didesa

Persyaratan Polindes

Secara umum persyaratan untuk mendirikan polindes adalah tersedianya tempat yang bersih, namun serasi dengan lingkungan perumahan di desa serta tersedianya tenaga bidan didesa. Secara lebih rinci, persyaratan yang perlu diusahakan adalah:

1. Tersedianya bidan di desa yang bekerja penuh untuk mengelola polindes.

2. Tersedianya sarana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidan, antara lain:

a. Bidan kit

b. IUD kit

c. Sarana imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil

d. Timbangan berat badan ibu dan pengukur tinggi badan

e. Infus set dan cairan dextrose 5%, nacl 0,9%

f. Obat-obatan sederhana dan uterotonika

g. Buku-buku pedoman kia, kb, dan pedoman kesehatan lainnya

h. Inkubator sederhana

3. Memenuhi persyaratan rumah sehat, antara lain:

a. Penyediaan air bersih

b. Ventilasi cukup

c. Penerangan cukup

d. Tersedia sarana pembuangan air limbah

e. Lingkungan pekarangan bersih

f. Ukuran minimal 3x4 meter persegi

4. Lokasi dapat dicapai dengan mudah oleh penduduk sekitarnya dan mudah dijangkau oleh kendaraan roda empat.

5. Ada tempat untuk melakukan pertolongan persalinan dan perawatan post partum(minimal satu tempat tidur)

Kegiatan Utama Polindes

1. Pengamatan dan kewaspadaan dini (survey penyakit, surveilans gizi, surveilans perilaku beresiko, sueveylans lingkungan dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan kesehatan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta pelayanan kesehatan dasar

2. Promosi kesehatan, penyehatan lingkungan dan lain-lain

Kegiatan dilakukan berdasarkan pendekatan edukatif atau kemasyarakatan yang dilakukan melalui musyawarah mufakat yang disesuaikan kondisi dan potensi masyarakat setempat

Fungsi Pondok bersalin desa

1. Sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak (termasuk KB)

2. Sebagai tempat pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan

3. Sebagai tempat untuk konsultasi, penyuluhan dan pendidikan kesehatan masyarakat dan dukun bayi maupun kader

Manfaat Polindes

1. Bagi masyarakat

a. Permasalahan didesa dapat terdekteksi dini, sehingga bisa ditangani cepat dan diselekaikan, sesauai kondisi, potensi dan kemampuan yang ada

b. Memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang dekat

2. Bagi kader

a. Mendapat informasi awal di bidang kesehatan

b. Mendapat kebanggaan, dirinya lebih berkarya bagi masyarakat

3. Bagi puskesmas

a. Memperluas jangkauan pelayanan puskesmas dengan mengoptimalkan sumber data secara efisien dan efektif

b. Mengoptimalkan fungsi puskesmas sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan ,asyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama

4. Bagi sektor lain

a. dapat memadukan kegiatan sektornya dengan bidang kesehatan

b. kegiatan pemberdayaan mesyarakat dapat dilakukan lebih efektif dan efisien

Stratifikasi Polindes
Dalam menganalisa pertumbuhan Polindes harus mengacu kepada indikator tingkat perkembangan Polindes yang mencakup beberapa hal :

1. Fisik
Tempat yang disediakan oleh masyarakat untuk polindes perlu memenuhi persyaratan antara lain :

Ø Bangunan polindes tampak bersih, salah satunya ditandai tidak adanya sampah berserakan

Ø Lingkungan yang sehat, bila polindes jauh dari kandang ternak

Ø Mempunyai jumlah ruangan yang cukup untuk : pemeriksaan kehamilan dan pelayanan KIA, mempunyai ruang untuk pertolongan persalinan.

Ø Tempat pelayanan bersih dengan aliran udara/ventilasi yang baik terjamin.

Ø Mempunyai perabotan dan alat-alat yang memadai untuk pelaksanaan pelayanan.
Mempunyai sarana air bersih dan jamban yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Idealnya suatu polindes mempunyai bangunan sendiri dan memenuhi persyaratan di atas, namun dalam kenyataannya mungkin saja polindes masih menumpang di salah satu rumah warga atau bersatu dengan kediaman bidan di desa.

2. Tempat tinggal bidan desa
Keberadaan bidan di desa secara terus menerus (menetap) menentukan efektifivitas pelayanannya, termasuk efektivitas polindes. Selain itu, jarak tempat tinggal bidan yang menetap di desa dengan polindes. Bidan yang tidak tinggal di desa dianggap tidak mungkin melaksanakan pelayanan pertolongan persalinan di polindes. Untuk mempercepat tumbuh kembang Polindes bidan harus selalu berada/tinggal di desa dan lebih banyak melayani masalah kesehatan masyarakat desa setempat.

3. Pengelolaan polindes
Pengelolaan Polindes yang baik akan menentukan kualitas pelayanan, sekaligus pemanfaatan pelayanan oleh masyarakat. Kriteria pengelolaan polindes yang baik antara keterlibatan masyarakat melalui wadah LPM dalam menentukan tarif pelayanan. Tarif yang ditetapkan secara bersama, diharapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memanfaatkan polindes, sehingga dapat meningkatkan cakupan dan sekaligus dapat memuaskan semua pihak.

4. Cakupan persalinan
Tinggi rendahnya cakupan persalinan dipengaruhi banyak faktor, diantaranya ketersediaan sumberdaya kesehatan termasuk didalamnya keberadaan polindes beserta tenaga profesionalnya, yaitu bidan desa.
Tersedianya polindes dan bidan di suatu desa memberikan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan KIA, khususnya dalam pertolongan persalinan, baik ditinjau dari segi jarak maupun dari segi pembiayaan. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong di polindes, selain berpengaruh terhadap kualitas pelayanan ibu hamil, sekaligus mencerminkan kemampuan bidan itu sendiri baik di dalam kemampuan teknis medis maupun di dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Cakupan persalinan dihitung secara kumulatif selama setahun.

5. Sarana air bersih
Tersedianya air bersih merupakan salah satu persyaratan untuk hidup sehat. Demikian juga halnya di dalam operasional pelayanan polindes. Polindes dianggap baik apabila telah tersedia air bersih yang dilengkapi dengan : MCK, tersedia sumber air (sumur, pompa, PAM, dll), dan dilengkapi pula dengan saluran pembuangan air limbah.

6. Kemitraan bidan dan dukun bayi
Kader masyarakat yang paling terkait dengan pelayanan di polindes adalah dukun bayi. Karena itu, polindes dimanfaatkan pula sebagai sarana meningkatkan kemitraan bidan dan dukun bayi dalam pertolongan persalinan. Kemitraan bidan dan dukun bayi merupakan hal yang dianjurkan dalam pelayanan pertolongan persalinan di Polindes. Penghitungan cakupan kemitraan bidan dan dukun dihitung secara kumulatif selama setahun.

7. Kegiatan KIE untuk kelompok sasaran
KIE merupakan salah satu teknologi peningkatan peran sertaa masyarakat yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mau dan mampu memelihara dan melaksanakan hidup sehat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, melalui jalinan komunikasi, informasi dan edukasi yang bersifat praktis.
Dengan keberadaan polindes beserta bidan ditengah-tengah masyarakat diharapkan akan terjalin interaksi antara antara bidan dengan masyarakat. Semakin sering bidan di desa menjalankan KIE, akan semakin mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup sehatnya, termasuk di dalamnya meningkatkan kemampuan dukun bayi sebagai mitra kerja di dalam memberikan penyuluhan kesehatan ibu hamil.
Seharusnya suatu polindes di dalam pelaksanaan kegiatannya telah melakukan KIE untuk kelompok sasaran minimal sekali dalam setiap bulannya. Kegiatan KIE ini dihitung secara kumulatif selama setahun.

8. Dana Sehat/JPKM
Dana sehat sebagai wahana memandirikan masyarakat untuk hidup sehat, pada gilirannya diharapkan akan mampu melestarikan berbagai jenis upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat setempat.
Suatu polindes dianggap baik bila masyarakat di desa binaannya telah terliput dana sehat, sehingga diharapkan kelestarian polindes dapat terjamin, kepastian untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas tak perlu dikhawatirkan lagi. Cakupan dana sehat dianggap baik bila telah mencapai 50 %.

Pengorganisasian

Prinsip pengorganisasian poskesdes adalah dikelola masyarakat dalam hal ini bimbingan tenaga ksehatan.

1. Tenaga Poskesdes

a. Tenaga dan masyarakat

1) Kader

2) Tenaga sukarela lainnya

Tenaga masyarakat minimal 2 orang yang telah mendapatkan pelatihan khusus

b. Tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan di poskesdes minimal seorang bidan

1. Kepengurusan

Kepengurusan poskesdes dipilih melaui musyawarah mufakat musyarakat desa, srta ditetap[kan oleh kepala desa. Struktur pengurus minimal terdiri dari Pembina, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Susunan pengurus bersifat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kondisi dan permasalahan setempat

2. Kedudukan dan Hubungan kerja

Kedudukan hubungan kerja antara poskesdes dengan unit-unit peran serta masyarakat digambarkan pada bagan :

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Millenium Development Goals disingkat MDGs merupakan sebuah cita-cita pembangunan global yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan manusia (human development). Delapan tujuan yang termaktub di dalam MDGs merupakan tujuan yang terukur dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain yang akan dicapai pada tahun 2015. Diantara delapan tujuan tersebut terdapat tujuan untuk menurunkan setengahnya proporsi penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan USD 1 perhari. Tujuan ini kemudian menjadi tujuan pertama (MDG 1) dari kedelapan tujuan pembangunan global tersebut karena dinilai memiliki signifikansi terhadap pencapaian tujuan-tujuan lainnya.

3.2 Saran

Setelah melalui proses pembahasan mengenai program MDGs PBB dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, penulis memiliki harapan yang besar terhadap keberhasilan program MDGs PBB ini. Penulis berharap agar MDGs ini dapat menemui keberhasilannya pada tahun 2015 dan memberikan perubahan besar terhadap international development, perubahan besar terhadap kesejahteraan masyarakat global pada umumnya, dan tentunya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

· Soekidjo Notoatmojo, Prof, Dr. 2007. Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni. Rineka Cipta:Jakarta.

· Soekidjo Notoatmodjo.2003. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Prinsip-Prinsip Dasar. Cetakan Kedua, Rineka Cipta:Jakarta.

· medicine.uii.ac.id/.../IlmuKesehatanMasyarakat.html.

· http://veteriner-island.blogspot.com/2009/12/sejarah-kesehatan-masyarakat.html. Posting : 1 Des 2009.

· http://swarajalanan.blogspot.com/2011/10/sejarah-perkembangan-kesehatan.html

· http://syamsiyah-syamsiyah.blogspot.com/p/dasar-visi-dan-misi-pembangunan.html.

· http://sehat-aja-yuk.blogspot.com/2011/05/arah-tujuan-dan-kebijakan-pembangunan.html. Posting : 25 Mei 2011.

· http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/868-strategi-utama-pembangunan-kesehatan.html.

· http://aaknasional.wordpress.com/2012/03/12/masalah-kesehatan-masyarakat-di-indonesia. Posting : 12 Maret 2012.

Rumah Bidan

Minggu, 27 Oktober 2013

Modul Ilmu Kesehatan Masyarakat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar